Sumber : KPAII

Direktorat Akses Sumber Daya Industri dan Promosi Internasional bersama Korea-Indonesia Industry and Technology Cooperation Center (KITC) menyelenggarakan FGD Penjajakan Kerja Sama Sumber Daya Industri (SDI) Pengembangan Logam Tanah Jarang: Khususnya Nikel dan Silikon di Hotel Padma Bandung pada tanggal 10-11 Maret 2022. Acara dibuka oleh Direktur ASDIPI, Ibu Iken Retnowulan, dan dihadiri oleh berbagai stakeholder industry terkait pengembangan logam tanah jarang, pengolahan silicon dan pengolahan nikel.

Direktur ASDIPI menyampaikan pada pelaksanaan FGD tersebut, Kemenperin dan KITC berupaya menghimpun informasi serta masukan dari para pemangku kepentingan terkait dalam rangka membahas rencana Kementerian Perdagangan, Industri dan Energi (MOTIE) Korea dengan lembaga afiliasinya Korea Evaluation Institute of Industrial Technology (KEIT) untuk melakukan “Preliminary Feasibility” terhadap pengembangan pengolahan mineral Silikon dan Nikel untuk pemanfaatan industri dan global value chain antara kedua negara.

Pada kegiatan ini, stakeholder yang turut menyampaikan paparan terdiri dari:

1. Direktorat Industri Logam mengenai Potensi Kerja Sama Pemanfaatan Logam Tanah Jarang;
2. Direktorat Industri Semen, Keramik dan Bahan Galian Non Logam mengenai Industri Silika di Indonesia;
   
3. Balai Besar Logam dan Mesin mengenai Identifikasi Kebutuhan Sumber Daya Industri dan Potensi Kerjasama dalam Pengembangan / Pemanfaatan Nikel dalam Industri Logam dan Mesin;
   
4. Balai Besar Keramik mengenai Pengembangan Inkubator Bisnis Precipitated Silica;
   
5. Puslitbang Teknologi Mineral dan Batubara ESDM mengenai Pengembangan Teknologi Pemanfaatan Silicon (Si) dan Nikel (Ni); serta
   
6. Korea Institute of Industrial Technology (KITECH) mengenai Rare Metal Center and Cooperation with Indonesia.

Peluang kerja sama pada pemanfaatan logam tanah jarang, nikel dan silika hingga saat ini masih terbuka lebar baik itu melalui kerja sama pengembangan bersama maupun kerja sama lainnya. Melalui FGD ini diharapkan terjadi sharing knowledge dan tukar pikiran antara para stakeholder industri maupun peneliti di antara kedua negara dalam bidang teknologi terbaru dalam pengolahan LTJ, nikel dan silika serta peningkatan kemampuan sumber daya industri agar terwujudnya efektivitas dan efisiensi dalam peningkatan daya saing industri nasional. Selain itu, diharapkan juga para stakeholder industri terkait dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk dapat menjalin networking dengan rekan-rekan dari Korea Selatan.

Sebagai tindak lanjut, setelah pelaksanaan FGD ini pihak Korea Selatan akan mendalami lagi potensi kerja sama feasibility study dengan stakeholder terkait mengenai pengembangan teknologi pengolahan pengolahan LTJ, nikel maupun silikon dalam pemanfaatannya pada pengembangan baterai listrik dan electric vehicle.

Sumber : Investor.id

JAKARTA - Kementerian Perindustrian RI, Federasi Teknologi Informatika Indonesia (FTII), Indonesia Internet Governance Forum (IGF) dan Nagayana Indonesia Gelar Soft Launching Indonesia 4.0 Conference & Expo 2022

Kolaborasi dan sinergi antar seluruh pihak merupakan kunci dalam implementasi industri 4.0. Transformasi industri 4.0 akan menjawab permasalahan yang dihadapi pelaku industri dan mempercepat pemulihan industri nasional saat ini.

Kementerian Perindustrian melalui Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) bekerjasama dengan Federasi Teknologi Informatika Indonesia (FTII), Indonesia Internet Governance Forum (IGF) dan Naganaya Indonesia sebagai Event Organizer telah menyelenggarakan kegiatan Soft Launching Indonesia 4.0 Conference & Expo 2022 dengan tema “Accelerate the Implementation of Industry 4.0 to Support Inclusive and Sustainable Industries for National Recovery”.

Dalam sambutannya, Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri, Doddy Rahadi menyampaikan, perlunya wadah berkumpul stakeholder terkait dalam pelaksanaan implementrasi Industri 4.0 di Indonesia.

Terutama untuk membangun sinergi dan kolaborasi antar pihak meliputi: pemerintah, pelaku industri/asosiasi, akademisi dan lembaga R&D, technology provider, konsultan, dan pelaku keuangan guna mempercepat proses transformasi Industri 4.0 serta membangun jejaring dan kolaborasi. Acara yang berlangsung di Hotel JS luwansa Jakarta, 8 Maret 2022 ini juga dihadiri oleh kurang lebih 50 peserta secara offline dan hampir 300 peserta secara online.

Melalui acara Soft Launching Indonesia 4.0 Conference & Expo 2022, Kementerian Perindustrian dan seluruh stakeholder terkait berupaya untuk meningkatkan sinergi antara pemerintah, pelaku industri/asosiasi, akademisi, lembaga R & D, technology provider, konsultan, dan pelaku keuangan untuk dapat mendukung transformasi teknologi sesuai dengan apa yang telah di rencanakan dalam program nasional Making Indonesia 4.0.

“Langkah – langkah yang dilakukan Kementerian Perindustrian dalam pelaksaaan Making Indonesia 4.0 antara lain asesmen INDI 4.0, pemberian INDI award, pendampingan Industri 4.0, penunjukkan lighthouse industry 4.0, pengembangan SDM Industri 4.0, pendirian PIDI 4.0 dan capability center, serta pelatihan e-commerce kepada IKM,” tambah Heru Kustanto, Kepala Pusat Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri dan Kebijakan Jasa Industri.

Dalam rangka mengumpulkan seluruh pemangku kepentingan pada akselerasi industri 4.0 dan membahas mengenai perkembangan industri 4.0 di Kementerian/Lembaga/BUMN, industri/asosiasi, technology provider, Lembaga R&D, konsultan dan akademisi, Kementerian Perindustrian melalui Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) berkolaborasi dengan Naganaya Indonesia akan menyelenggarakan kegiatan event Indonesia 4.0 Conference & Expo 2022 di Jakarta pada tanggal 24 – 25 Agustus 2022.

“Kegiatan Indonesia 4.0 Conference and Expo 2022 akan menjadi sebuah lapangan untuk seluruh pemain industri 4.0 baik itu Pemerintah, Pelaku Industri, Asosiasi/Komunitas, Akademisi dan pihak lainnya untuk berdiskusi dan mengetahui teknologi terkini industri 4.0”, Aditya Adiguna, Direktur Utama, PT. Naganaya Indonesia Internasional.

Kegiatan Indonesia 4.0 Conference & Expo tidak hanya akan mengundang pembicara nasional saja, tetapi juga turut menghadirkan pembicara global yang akan memberikan informasi, ilmu, maupun pandangan terkait isu terkini industri 4.0. Disamping itu, kegiatan ini juga mentargetkan kurang lebih 100 peserta pameran dari perusahaan teknologi nasional maupun global, BUMN, startup, kampus, asosiasi dan lembaga pemerintah yang akan memamerkan teknologi terkini dan informasi terkait industri 4.0.

Adapun rangkaian acara pendukung lainnya yaitu : Smart Factory Forum yang merupakan event road show sebelum event utama yang diadakan di 2 tempat yaitu Batam dan Karawang untuk mengundang para pemangku kepentingan industri yang terdapat pada di sekitar kota tersebut dalam hal teknologi industri 4.0. Podcast 4.0 yang berkonsep pembicaraan ringan mengenai teknologi 4.0 dan yang terakhir Indonesia Internet Governance Forum yang bersamaan diadakan dalam event utama dengan konsep Focus Group Discussion dari FTII dan ID-IGF.

Sumber : Industry

Jakarta - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus memacu pengembangan industri keramik nasional agar bisa lebih berdaya saing global. 

Salah satu langkah strategis yang telah dilakukan adalah dengan membangun Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) bidang keramik yang siap meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) industri keramik.

"Saat ini, industri keramik Indonesia tercatat menduduki peringkat ke-8 dunia, dengan kapasitas produksi terpasang sebesar 538 juta m2 per tahun, serta mampu menyerap tenaga kerja lebih dari 200 ribu orang," kata Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kemenperin, Doddy Rahadi di Jakarta, Senin (7/2).

Selaras dengan program pemerintah dalam meningkatkan kompetensi SDM industri, Balai Besar Keramik (BBK) selaku salah satu unit kerja di bawah binaan BSKJI, telah membangun LSP untuk memberikan layanan jasa sertifikasi kompetensi kepada SDM industri keramik nasional. 

"LSP keramik memiliki tujuan untuk memberikan jaminan bahwa SDM yang disertifikasi memenuhi persyaratan skema sertifikasi sesuai bidangnya, yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja berdasarkan Standard Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dalam bidang keramik," papar Doddy.

SKKNI terkait industri keramik tertuang dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 190 Tahun 2016 tentang Penerapan SKKNI Kategori Industri Pengolahan Golongan Pokok Industri Bahan Galian Non Logam Bidang Industri Keramik Tableware dan Saniter. 

"SKKNI tersebut perlu dimanfaatkan secara maksimal seiring dengan tersedianya LSP bidang keramik," tegas Doddy.

Menurutnya, kualitas SDM dengan kompetensi kerja yang terstandar, akan mendorong peningkatan daya saing industri keramik nasional. 

"Dengan saya saing yang tinggi, sektor industri keramik akan dapat berkontribusi besar dalam peningkatan kualitas produk keramik nasional sehingga turut berperan dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional," imbuhnya.
 
Ke depan, dengan dukungan asesor kompetensi, skema sertifikasi dan tempat uji kompetensi yang memadai, LSP keramik BBK akan memberikan layanan jasa sertifikasi profesi bidang keramik dengan unit kompetensi pengujian mutu produk keramik tableware dan sainter. 

"Skema kompetensi akan terus dikembangkan sejalan dengan perkembangan SKKNI," ujar Kepala BSKJI.

Lebih lanjut, pendirian LSP di BBK merupakan salah satu pengembangan peran, selain memberikan layanan sertifikasi produk, sistem manajemen mutu, serta industri hijau dan halal. 

“Melalui layanan sertifikasi profesi tersebut, BBK ikut berperan aktif dalam mencetak SDM industri keramik Indonesia yang kompeten, berdaya saing dan siap mengadapi persaingan bebas terhadap pasar tenaga kerja," pungkasnya.

Link pendaftaran bit.ly/DaftarSNIAWARD020

Senin, 9 Maret 2020
Sumber: Tempo.co (28/02/2020)
Editor: Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

TEMPO.CO, Jakarta - Kalangan pengusaha keramik yakin penurunan harga gas berpotensi menggenjot utilitas pabrikan ke level 90-95 persen. Asosiasi Aneka Keramik atau Asaki bahkan meramalkan sebagian pabrikan yang kini sudah menghentikan proses produksi akan kembali berfungsi.

Ketua Umum Asaki Edy Suyanto mengatakan saat ini telah ada sembilan pabrikan atau industri keramik yang menghentikan proses produksi. Sebagian pabrik ini telah menjual peralatan produksi, tetapi masih mempertahankan bangunan pabrik.

"(Sementara itu) sebagian bisa berproduksi kembali karena mesin produksi dan sarana produksi lain masih terpasang," ujar Edy, Jumat, 28 Februari 2020. "(Sembilan pabrikan tersebut) sangat mungkin beroperasi kembali, tapi membutuhkan waktu lebih lama untuk recovery."

Edy menjelaskan, berhentinya produksi sembilan pabrikan tersebut membuat kapasitas terpasang pabrikan keramik nasional turun sekitar 6,89-8,62 persen. Dengan turunnya harga gas, Edy menghitung volume produksi tetap akan naik ke level 80-82 persen atau memproduksi sekitar 400 juta-410 juta meter persegi (sqm).

Angka tersebut melonjak dari proyeksi sebelumnya yakni sebanyak 375 juta sqm dengan utilitas dilevel 70 persen. Adapun, Edy mencatat volume produksi seluruh pabrikan tahun lalu hanya mencapai sekitar 350 juta sqm.

Tak hanya itu, Edy menyebutkan penurunan harga gas pada akhir kuartal I tahun 2020 dapat membuat perfoma produksi industri keramik sama seperti pada 2012-2013 dengan utilitas pabrikan di level 90-95 persen. Pemerintah diyakini akan menepati janjinya dengan menurunkan harga gas ke level US$ 6 per MMBtu.

Selama ini penurunan harga gas memiliki urgensi tinggi lantaran pasar domestik saat ini dibanjiri keramik impor. Penurunan harga gas juga dapat mendongkrak daya saing keramik lokal di pasar nasional dan meredam dampak banjir keramik impor.

Di tahun pertama pengenaan tambahan bea masuk, kata Edy, hanya mampu menekan volume impor keramik sebesar 9 persen secara tahunan. Ia khawatir dengan angka tersebut lantaran tambahan bea masuk akan turun ke level 19 persen pada awal kuartal IV Tahun 2020.
Selain besaran bea tambahan yang rendah, Edy menyatakan produsen keramik dari lainnya mengisi kekosongan pangsa keramik Cina di dalam negeri. Volume keramik dari India naik lebih dari 12 kali lipat menjadi 16 juta meter persegi (sqm).

Selain itu, keramik dari Vietnam di dalam negeri naik 25 persen. Walhasil, neraca perdagangan keramik jauh berada di zona merah. Nilai impor keramik pada tahun lalu mencapai US$ 272 juta, sedangkan performa ekspor keramik hanya US$ 52 juta.